Makalah

WARALABA

Dipresentasikan dalam mata kuliahfiqh Kontemporer

 

IAIN

 

 

 

 

 

 

Oleh:

ERIADI

NIM. 088111 575

 

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH.M.Ag

 

 

 

KONSENTRASI SYARI’AHPROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

 IMAM BONJOLPADANG

1433 H/2012 M

 

 

WARALABA

(PEMBUKAAN CABANG/PENGGUNAAN HAK PATEN)

A.  PENDAHULUAN

Waralaba digambarkan sebagai perpaduan bisnis besar dan kecil yaitu perpaduan antara energi dan komitmen individu dengan sumber daya dan kekuatan sebuah perusahaan besar. Waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimana sebuah perusahaan (franchisor) memberi hak pada pihak independen (franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan pengaturan yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisee menggunakan nama, goodwill, produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional, dan fasilitas penunjang dari perusahaan franchisor. Sebagai imbalannya franchisee membayar initial fee dan royalti (biaya pelayanan manjemen) pada perusahaan franchisor seperti yang diatur dalam perjanjian waralaba.[1]

Waralaba adalah sebuah bisnis gaya baru yang dikenalkan pertama kali oleh Amerika. Ulama belum banyak membahas tentang masalah ini. Bahkan ulama klasik belum pernah membahas masalah ini. Waralaba ini adalah masalah kontemporer, dalam makalah ini akan dipaparkan tentang sistem waralaba.

B.  WARALABA (FRANCHISE)

1.    Pengertian waralaba

Di indonesia kata franchise sama artinya dengan waralaba. Kata franchise berasal dari bahasa Prancis. Dalam kamus Prancis Indonesia dikatakan Franchise yaitu hak suatu kota, badan, orang (yang tidak dapat diletakan oleh penguasa)[2]. Yang tidak diletakan penguasa berarti bebas atau lebih lengkapnya lagi bebas dari penghambaan (free from servitude).

Para pakar memeberikan beberapa pengertian tentang waralaba diantaranya:

a.       M. Jafar mengemukakan pengertian waralaba adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek, saluran distribusi perusahaannya kepada mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan teknis bimbingan manajemen.[3]

b.      Yoseph Mancuso Mengemukakan pengertian waralaba adalah Franchise merupakan suatu istilah yang menunjukan hubungan antara dua pihak atau lebih guna mendistribusikan barang atau jasa.[4]

c.       Douglas J. Quen mengatakan bahwa franchise ialah suatu metode perluasan, pemasaran dan bisnis, yaitu perluasan dan distribusi produk serta pelayanan dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional.[5]

d.      Dalam buku ensikopledi manajemen mengungkapkan pengertian waralaba adalah hak istimewa atau hak khusu yang diberikan oleh pemerintah untuk mengoperasikan pelayanan kendaraan untuk umum, misalnya motor dan jalan di kota tertentu. Dan istilah inipun kadang-kadang dipergunakan untuk menunjukan hak istimewa oleh organisasi swasta, misalnya pemberian wilayah eklusif pada agen penjualan oleh suatu perusahaan swasta.[6]

 

Dalam kamus besar ekonomi dikatakan bahwa Franchise adalah hak untuk memasarkan suatu produk;

1.      Hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada suatu badan atau perseorangan untuk memproduksi memasok atau menjual produk tertentu.

2.      Hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan usahanya di tempat tertentu.[7]

Menurut asosiasi Franchise International adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan franchise. Pihak franchisor menawarkan dan berkewajiban memelihara kepentingan terus menerus pada usaha franchise dalam aspek-aspek pengetahuan dan pelatihan. Sebaliknya franchisee memiliki hak untuk beroperasi di bawah merek atau nama dagang yang sama, menurut format dan prosedur yang ditetapkan oleh franchisor dengan modal dan sumber daya franchisee sendiri.[8]

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia yang dimaksud dengan franchise adalah sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.

Waralaba menurut pasal 1 peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.

Menurut pasal 1 PP No. 42 Tahun 2007 pengertian waralaba adalah hak khusu yang dimiiki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan RI no. :31/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba, pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambbil sebuah kesipulan yang dimaksud dengan waralaba adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, guna mendistribusikan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil melalui franchisee yang membayar fee dan royalty kepada franchisor sesuai perjanjian. Dengan demikian, secara resmi franchisee dapat menggunakan nama dan sistem perusahaan tersebut.

2.      Karakteristik waralaba

Dalam bab II Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 dan bab II pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri perdagangan RI No. 31/MDAG/PER/8/2008, disebutkan kriteria dan ruang lingkup waralaba:

1.      Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.       Memilik ciri khas usaha

b.      Terbukti sudah memberikan keuntungan

c.       Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis

d.      Mudah diajarkan dan diaplikasikan

e.       Adanya dukungan yang berkesinambungan dan

f.       Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

2.      Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi dan penerima waralaba ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Pemberi waralaba adalah orang perorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilkinya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

3.      Prosedur Kerja Waralaba

Adapun yang dimaksud dengan prosedur kerja waralaba adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh calon penyewa lisensi. Tahap-tahap tersebut sebagai beriku:

a.       Calon penyewa lisensi sebaiknya terlebih dahulu mengadakan penelitian dan mempelajari brosur-brosur tentang lisensi waralaba yang akan disewa. Dalam pasal 4 peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 31/MDAG/PER/8/2008 menyatakan : pemberi waralaba harus memberikan prospekrus penawaran waralaba kepada colon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatangan perjanjian waralaba.

b.      Apabila telah memahaminya secara mendalam, maka calon penyewa lisensi membuata surat permohonan (proposal) atau mengisi formulir yang diedarkan oleh pemilik lisensi dan mengirim kealamatnya. [9]

c.       Apabila data-data yang dikirimkan tersebut memenuhi syarat yang diinginkan oleh pemilik lisensi, maka calon dapat diterima sebagai mitra usaha.

d.      Selanjutnya pemilik lisensi atau wakilnya mengadakan survey ke lokasi yang diusulkan guna melihat apakah lokasi tersebut layak atau tidak. Artinya, jika lokasi tersebut layak, maka ada harapan besar untuk sukses.

e.       Setelah segala sesuatu memenuhi syarat, pemilik lisensi memberi tenggang waktu selama dua minggu kepada calon penyewa lisensi untuk merenungkan, sampai calon merasa puas dan mantap untuk menjalin kerjasama dengan pemilik lisensi.

f.       Kemudian dilanjutkan penanda tanganan perjanjian, menulis cek dan berjabat tangan. Dengan demikian resmilah calon penyewa sebagai pengusaha waralaba dan berhak menggunakan fasilitas yang terkandung dalam perjanjian yang disepakati dan berkewajiban membayar royalty selama kontrak berjalan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 5 peraturan Menteri Nomor : 31/MDAG/PER/8/2008 : (1) waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. (2) perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian.

g.      Pemilik lisensi akan memberikan bimbingan dan latihan menghasilkan produk, manajemen, produk dan tatacara pelaksanaan perusahaan tersebut. Bagi calon waralaba yang hanya menyewa nama dan menjalankan sendiri, maka pihak pemilik lisensi akan memberikan bimbingan, training teknis dan pengarahan pemasaran. Apabila calon waralba hanya menyediakan modal dan tempat saja, maka pemilik lisensi akan memberikan bimbingan manajemen dan menyediakan tenaga kerja serta pelatihannya.

Dalam pasal 8 PP No 42 tahun 2007 di sebutkan bahwa: pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, pelatihan dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

h.      Pemilik lisensi akan mengamati perkembangan usaha terebut tetapi tidak terlibat dalam usaha sehari-hari karena yang mengelola adalah pihak penyewa lisensi.

 

 

4.      Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Waralaba

Dalam Islam hak cipta suatu merek dan produk dapat digolongkan kepada harta, karena diciptakan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipergunakan pada waktu tertentu. Hak cipta di dalam fiqh disebut dengan haqq al-ibtikar atau haaq al-ibda’[10]. Mengenai haqq al Ibtikar ini hanya akan dijelaskan tentang empat hal:

a.       Pengertian haqq ib tikar

Secara etimologi al-ibtikar berarti ciptaan, penmuan, inovasi[11] ibtikar dalam fiqh adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pendidikan al-ibtikar disebut dengan hak cipta.[12]

Secara terminologi haqq ibtikar tidak dijumpai dalam literatur fiqh kalsik pembahasan yang sitematis tentang haqq al ibtikar, karenanya juga sulit diketahui defenisinya dari tokoh-tokoh fiqih klasik. Pembahasan haqq al-ibtikar banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Dr Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus , Syiria, menyatakan bahwa ibtikar adalah: gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.[13]

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Hasil pemikiran itu bukan ciplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi ibtikar ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran ilmuan yang dibantu alat teknologi sehingga melahirkan suatu produk. Dalam waralaba hasil penmuan hak cipta ini akan dijadikan produk yang diberi merek lalu didaftarkan pada kantor umum merek, maka lahirlah hak merek, inilah yang dijadikan objek dalam bisnis sistem waralaba.[14]

b.      Sifat ibtikar dari segi fiqh

Ibtikar hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituliskan di atas suatu media. Misalnya, buah pikiran ilmuan sebagai ibtikar sebenarnya hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud material. Akan tetapi, apabila pemikiran telah dituangkan dalam sebuah buku, maka buah pikiran itu akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh sebab itu, menurut ulama fiqh, ibtikar itu apabila dilihat dari sisi materialnya, lebih serupa dengan manfaat hasil materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya dan perah dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.

Para ulama fiqh membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu:

a.    Dari segi jenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan, dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohon, kendraan itu sendiri, dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seseorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam ibtikar, sumber materialnya tidak kelihatan.

b.     Dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material, menurut ‘Izzudin ibnu Abd Salam, pakar fiqh Syafi’i, merupakan tujuan uatama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia dan menunjukan jalan bagi umat manusia itu. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam az-Zumar (39) :9 :

3ö@è%ö@yd“ÈqtGó¡o„tûïÏ%©!$#tbqçHs>ôètƒtûïÏ%©!$#urŸwtbqßJn=ôètƒ3

Artinya : Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?.. (QS. Az-Zumar (39):9)

c.       Dasar Hukum Haqq Ibtikar

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh Islam adalah urf ( suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan maslahah al mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat dan hadits, tetapi juga tidak ditolak). Urf dan almaslahah al mursalah dapat dijadikan dasar dalam menerapkan hukum dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawiah. Menurut para ulama fiqh, sejak dikenalnya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjual bleikannya pada masyarakat luas. Di samping itu, hasil pemikiran, ciptaan atau kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syaria’at. Oleh karena itu, keberadaan ibtikar sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.[15]

 

d.      Hak Kepemilikan Dalam Ibtikar

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtikar (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak ibtikar apabila dikaitkan dengan tabiat mal (harta) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknyua meninggal dunia dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta/kreasi memenuhi segala harta-harta lainnya yang halal. Para ulama fiqh mnyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan harta lainnya.

Akan tetapi Imam al-Qarafi (w. 684/1285 M), pakar fiqh Maliki, berpendapat bahwa sekalipun hak ibtikar itu merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh karena itu, menurutnya hal ibtikar tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemidahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Rasulullah saw, dalam sabdanya :

مَن مَاتَ وَلَهُ الْحَقُ فَلِوَرَثَتِهِ

Orang yang wafat dan meninggalkan hak, maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu. (HR Abu Daud)

Hadis di atas bermaksud mengatakan bahwa yang akan dibagi itu adalah hak yang bersifat harta, bukan seluruh hak, karena ada hak yang boleh dipindahtangankan, seperti harta, dan ada hak yang tidak boleh dipindahtangankan, seperti hak ibtikar. Pendapat al-Qarafi ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Malikiyah lainya seperti ibnu ‘Urfah. Menurut ‘Urfah hak ibtikar setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain.

Seseorang berhak mengembangkan atau mendistribusikan hartanya. Salah satu caranya adalah dengan cara waralaba. Pemilik lisensi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang suatu produk untuk diperdagangkan dengan membuat suatu perjanjian.

Dalam waralaba terdapat tiga transaksi yang berada dalam satu aqad, yaitu transaksi sebagai sewa lisensi merek, transaksi sebagai sewa manajemen dan pembayaran royalty. Tiga transaksi dalam satu aqad ini perlu ditinjau dari segi hukum Islam apakh dibolehkan atau dilarang.

1.      Transaksi pembayaran sewa lisensi

Dalam transaksi pertama ini adalah sewa lisensi merek atau franchise fee. Kewajiban membayar sewa lisensi tersebut dilakukan pada awal kesempatan, dan biasanya dilakukan dua tahap. Franchiso umumnya akan meminta ansuran pertama atau suatu deposito kepada franchise pada saat pembicaraan awal, sedangkan sisanya dilunasi pada saat penandatanganan perjanjian (aqad) franchise.[16]

Pembayaran sewa lisensi dilakukan karena merek dagang tersebut adalah hak milik. Hak milik ini tidak dapat digunakan orang lain kecuali atas izin pemiliknya. Untuk mendapatkan izin untuk menggunakannya harus membuat perjanjian dan membayar lisensi, maka pihak kdua sudah berhak memakai merek dagang dari suatu produk tersebut sesuai perjanjian.

Transaksi pertama ini dapat dibenarkan dalam Islam. Ini sama saja dengan bentuk transaksi sewa lainnya yaitu barangnya diterima dan uangnya dibayarkan.  Akad dalam sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[17]

 

 Ttransaksi pembayaran sewa lisensi kalau dianalogikan kepada ijarah haruslah memperhatikan lima hal[18]

a.       Para pihak yang menyelenggarakan akad khususnya waralaba (antara franchisor dan franchise) harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Ketenteuan ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa’ (4): 29

$yg•ƒr¯»tƒšúïÏ%©!$#(#qãYtB#uäŸw(#þqè=à2ùs?Nä3s9ºuqøBr&Mà6oY÷t/È@ÏÜ»t6ø9$$Î/HwÎ)br&šcqä3s?¸ot»pgÏB`tã<Ú#ts?öNä3ZÏiB4Ÿwur(#þqè=çFø)s?öNä3|¡àÿRr&4¨bÎ)©!$#tb%x.öNä3Î/$VJŠÏmu‘ÇËÒÈ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengann jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS an-Nisa(4):29)

b.      Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik yang datang dari muajjir (pihak yang menyewakan atau franchisor) ataupun dari mustajir (orang yang menyewa atau franchise)

c.       Sesuatu yang diakadkan itu mestilah sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud. Maka pada waralaba ada produk, mereka serta royalty yang jelas yang telah disepakati.

d.      Manfaat dari sesuatu yang jadi objek transaksi ijarah pada waralaba mestilah sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang haram.

e.       Pemberian uapah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

 

 

2.      Transaksi pembayaran sewa manajemen

Dalam transaksi kedua ini adalah pembayaran honor oleh franchisee kepada franchisor, yang dikaitkan dengan jasa teknis dan menajerial yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee, yang dikenal dengan sewa menyewa.

Dalam sistem waralaba, franchisor berkewajiban memberikan bimbingan kepada franchisee. Bimbingan tersebut meliputi pelatihan teknik mengahasilkan produk dan pelatihan tentang manajemen produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, franschsor berhak untuk menerima pembayaran dari franschisee. Penyewa berkewajiban membayar jasa pelatih (franschisor) atau honor tenaga ahli. Pembayaran honor atau jasa itu dalam Islam disebut upah. Dalam Islam disuruh membayarkan upah orang yang bekerja dengan kita, sabda Nabi:

اَعْطُوا الاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجُفَ عَرَقَهُ (رواه ابو يعلى وان ماجه والطبرنى والترمذى)

Dari Ibn Umar ra dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai sebelum kering keringatnya.

Dalam transaksi kedua ini juga berbentuk sewa- menyewa yaitu: upah mengupah dan masih erat kaitannya dengan transaksi pertama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua transaksi yang berada dalam satu akad ini termasuk ke dalam ijarah, yang dibenarkan oleh Islam.

3.       Transaksi pembayaran royalty

Pembayaran royalty adalah salah satu ciri atau spesifik dari waralaba. Di dalam sistem sewa-menyewa (ijarah) tidak ada mengenal yang namanya royalty. Dalam ijarah, apabila suatu benda telah disewakan manfaatnya, maka keuntungannya adalah milik penyewa bukan lagi milik pemilik benda. Royalty dalam waralaba dikeluarkan sebagai imbalan jasa bagi pemilik merek yang sudah go public. Itu menjadi syarat dari penyewaan merek yang dugunakan sebagai pemegang lisensi. Sedangkan fee franchise hanya sebagai biaya atas pemberian izin untuk memakai merek dari produk dan hanya stu kali saja.

Dalam waralaba jasa franchisor sangatlah besar karena dia telah memberikan izin kepada franchisee untuk memakai merek suatu produk yang sudah terkenal. Franchisee tidak lagi susah payah untuk mempromosikannya karena produknya sudah dikenali oleh orang banyak, kemduian bahan-bahan dan peralatannya sudah dipersiapkan oleh franchisor walaupun dibayar. Seorang franchisee akan mudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena sudah terkenal.  Selama royalty bisa diberikan oleh franchisee maka akad penggunaan merek boleh diperbaharui terus setiap habis masa kontraknya.

Royalty adalah suatu hal yang wajar dibayarkan sebagai balas jasa dari franchisor, yang dalam islam dinamakan dengan ijarah. Royalty tidak merupakan tipuan karena telah disepakati bila sipnyewa sanggup membayarnya barulah akad dapat berlansung. Jadi akad berlansung atas suka saka sama suka.

Dari uaraian di atas dapat dipahami bahwa sistem waralaba adalah berbentuk sewa menyewa bersarat. Hal ini lah yang membedakannya dengan ijarah dalam ekonomi Islam. Syarat dalam sitem waralaba ini selagi tidak menghalalkan yang haram atau tidak pula mengharamkan yang halal maka hukumnya boleh sesusai dengan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن ابي الطاهر قال رسول الله ص م : المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا (زوه الترمذى)

Orang Islam itu terikat oleh beberapa syarat kecuali syarat-syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam akad wara laba tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur garar sesuai pula dengan hadits di atas tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan demikian penyewa harus memenuhi syarat yang terdapat dalam sistem waralaba karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dilihat dari segi hubungan kerja antara pemilik dan penyewa lisensi adalah hubungan yang mengandung unsur tolong-menolong. Seorang franchisor telah membantu franchisee untuk membuka usaha dan franchise telah memberikan imbalan uang atas jasa dari franchisor. Islam mengnjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan sesuai daam firman Allah dalam surat al-Maidah :2

:¢(#qçRur$yès?ur’n?tãÎhŽÉ9ø9$#3“uqø)­G9$#ur(Ÿwur(#qçRur$yès?’n?tãÉOøOM}$#Èbºurô‰ãèø9$#ur4

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…

Dari segi bentuk transaksi yang dilakukan adalah sewa-menyewa dan upah mengupah. Dapt diserupakan dengan sistem ijarah dalam ekonomi Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam Islam kita dituntut untuk saling bantu membatu satu sama lain dan tidak ada larangan untuk memebrikan upah kepada orang yang telah membantu kita. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 233

3÷bÎ)uröN›?Šu‘r&br&(#þqãèÅÊ÷ŽtIó¡n@ö/ä.y‰»s9÷rr&Ÿxsùyy$uZã_ö/ä3ø‹n=tæ#sŒÎ)NçFôJ¯=y™!$¨BLäêø‹s?#uäÅ$rá÷èpRùQ$$Î/3(#qà)¨?$#ur©!$#(#þqßJn=ôã$#ur¨br&©!$#$oÿÏ3tbqè=uK÷ès?׎ÅÁt/ÇËÌÌÈ

Artinya : dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa dbagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Abaqarah (2): 233)

Banyak hal yang terdapat dalam ijarah juga terdapat dalam waralaba seperti dua orang yang berakad sama-sama sudah dewasa (baligh). Objek yang disewakan jelas. Manfaat yang disewakan harus sesuatu yang dapat diterima oleh agama, artinya tidak berbentuk maksiat. Jelas batas waktunya agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Upah atau imbalan yang diberikan berupa suatu yang berharga atau yang bernilai. Dengan demikian sistem waralab berdekatan dengan sistem ijarah. Nilai yang terdapat pada kedua sistem ini adalah nilai saling tolong menolong, karena pada prinsipnya kdua sistem ini memberikan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan bantuan.

Disamping ada persamaan juga terdapat perbedaan antara kedua sistem ini diantaranya: sistem ijarah orang yang memebrikan sesuatu yang diambil manfaatnya oleh orang lain tidak ikut mengelola pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan waralaba, pemilik waralaba ikut mengontrol dan memimbing penyewa, terutama dala manajemen dan tatacara dalam teknis produk. Dalam ijarah keuntungan yang diperoleh adalah hak penyewa, sedangkan dalam waralaba pemilik waralaba memperoleh persentase keuntungan dari hasil penjualan. Dalam iajrah yang disewakan adalah barang dan jasa saja, sedangkan dalam waralaba selain keduanya juga termasuk merek dan teknologi suatu bisnis.

Muamalah itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yaitu:

1.        Muamalah harus dilakukan atas dasar suka-sama suka, artinya tidak ada keterpaksaan sesuan dengan firman Allah dalam surat al-Nisa’ (4): 29

$yg•ƒr¯»tƒšúïÏ%©!$#(#qãYtB#uäŸw(#þqè=à2ùs?Nä3s9ºuqøBr&Mà6oY÷t/È@ÏÜ»t6ø9$$Î/HwÎ)br&šcqä3s?¸ot»pgÏB`tã<Ú#ts?öNä3ZÏiB4Ÿwur(#þqè=çFø)s?öNä3|¡àÿRr&4¨bÎ)©!$#tb%x.öNä3Î/$VJŠÏmu‘

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mamakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS al-Nisa’ (4):29)

2.        Muamalah itu haru mewujudkan kemaslahatan artinya bukan mendatangkan kemudaratan sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqh bahwa kemudaratan itun harus dihilangkan.

3.      Muamalah itu harus terhindar dari unsur garar atau penipuan dan unsur riba. Karena riba itu haram sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

šúïÏ%©!$#tbqè=à2ùtƒ(#4qt/Ìh9$#ŸwtbqãBqà)tƒžwÎ)$yJx.ãPqà)tƒ”Ï%©!$#çmäܬ6y‚tFtƒß`»sÜø‹¤±9$#z`ÏBÄb§yJø9$#4y7Ï9ºsŒöNßg¯RrÎ/(#þqä9$s%$yJ¯RÎ)ßìø‹t7ø9$#ã@÷WÏB(#4qt/Ìh9$#3¨@ymr&urª!$#yìø‹t7ø9$#tP§ymur(#4qt/Ìh9$#4`yJsù¼çnuä!%y`×psàÏãöqtB`ÏiB¾ÏmÎn/§‘4‘ygtFR$$sù¼ã&s#sù$tBy#n=y™ÿ¼çnãøBr&ur’n<Î)«!$#(ïÆtBuryŠ$tãy7Í´¯»s9résùÜ=»ysô¹r&͑$¨Z9$#(öNèd$pkŽÏùšcrà$Î#»yzÇËÐÎÈ

 

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lau terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem waralaba yang terdapat di dalamnya istilah sewa bersyarat yaitu menyewa merek dengan syarat membayar royalty yang dibenarkan dalam hukum Islam asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

 

 

 

 

C.    Penutup

1.      Waralaba adalah suatu sistem bisnis baru yang dikenalkan oleh amerika dan menjadi bisnis yang  diterima oleh pemerinatahan Indonesia dengan dikeluarkannya eraturan-peraturan tentang waralab tersebut.

2.      Waralaba adalah kerjasama antara franchisor dengan franchise untuk memperluas pemasaran suatu produk yang sudah dikembangkan oleh franchisor terlebih dahulu.

3.      Dalam waralaba terdapat tiga bentuk transaksi yaitu transaksi penyewaan lisensi, transaksi penyewaan manajeman, transaksi pembayaran royalty. Ketiga transaksi ini dibolehkan dalam Islam karena sama dengan sistem ijarah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhaily, Wahbah, al-Mu’amalah al-Maaliyah almu’aashirah Buhus wa Fatwa wa Hulul, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002)

Ali, Atabik, a. Zuhdi Muhdlor, Kmaus Kotemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt)

Arifin, Winarsih dan Farida Soemargono, Kamus Prancis Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Fox, Steven, Menjual dan Membeli dan Menjual Bisnis Franchise, Judul Asli: Key to Buyying and Salling Franchise Bisnis, Alih Bahasa Susanto, Boedidarmo, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1986)

Hapsah, M. Jafar, Kemitraan Usaha, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999)

Haroen, Nasroen,  Fiqih Mu’malah, (Jakarta : Gaya Media Pratama)

Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt)

Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (bandung: Alumni, 1978)

Komaruddin, Ensikopledi Manajemen, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1994)

Mancuso, Yoseph,  Pedoman Membeli dan Menjual Franchise, Alih Bahasa Suharsono, judul Asli How Buy and Manage, (Jakarta : Delapratasa, 1995)

Queen, Douglas J., Pedoman Membeli dan Menjual Franchise, judul asli: Alih Bahasa Susanto, Boedidarmo (Jakarta: PT Elek Media, Komputindo, 1993)

Setiwan, Deden, Franchise Guide Series-Ritel, (Dian Rakyat, 2007)

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2003)

 


[1]Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (bandung: Alumni, 1978), h. 13

[2]Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, Kamus Prancis Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 461

[3]M. Jafar Hapsah, Kemitraan Usaha, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 77

[4]Yoseph Mancuso, Pedoman Membeli dan Menjual Franchise, Alih Bahasa Suharsono, judul Asli How Buy and Manage, (Jakarta : Delapratasa, 1995), h. 14

[5]Steven Fox, Menjual dan Membeli dan Menjual Bisnis Franchise, Judul Asli: Key to Buyying and Salling Franchise Bisnis, Alih Bahasa Susanto, Boedidarmo, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 1986), h. 13

[6]Komaruddin, Ensikopledi Manajemen, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1994), h. 323

[7]Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2003), h. 214

[8] Deden Setiwan, Franchise Guide Series-Ritel, (Dian Rakyat, 2007), h. 2

[9] Yoseph Mancuso, Op.Cit.  

[10] Wahbah al-zuhaily, al-Mu’amalah al-Maaliyah almu’aashirah Buhus wa Fatwa wa Hulul, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), h. 589-595

[11]Atabik ali, a. Zuhdi Muhdlor, Kmaus Kotemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt)h. 7

[12] Nasroen Haroen,  Fiqih Mu’malah, (Jakarta : Gaya Media Pratama), h. 38-39

[13]Ibid, h. 39

[14]Ibid

[15]Ibid. h. 41

[16]Douglas J. Queen, Pedoman Membeli dan Menjual Franchise, judul asli: Alih Bahasa Susanto, Boedidarmo (Jakarta: PT Elek Media, Komputindo, 1993), h.36

[17] Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

[18] Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), h.35

Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s